Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Mendirikan PT

Banyak calon pengusaha mengalami kendala saat mendirikan PT karena tidak memahami aturan teknis, dokumen wajib, serta detail prosedural yang terlihat sederhana namun sangat menentukan berhasil atau tidaknya pengesahan badan hukum. Kesalahan kecil seperti salah memasukkan struktur saham, nama yang tidak sesuai regulasi, hingga kelalaian memeriksa kelengkapan dokumen dapat membuat pengajuan akta tertunda, direvisi berkali-kali, atau bahkan ditolak oleh Kemenkumham. Dengan memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, proses pendirian PT dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan minim hambatan administratif.

Selain itu, mengetahui apa saja yang harus dihindari sejak awal membantu calon pemilik usaha menyusun strategi pendirian PT secara terarah. Setiap tahap – mulai dari konsultasi dengan notaris, penyusunan anggaran dasar, pemilihan KBLI, hingga pengajuan NIB di OSS – memiliki ketentuan teknis yang harus dipenuhi. Kesalahan kecil di satu tahap dapat menunda seluruh proses legalitas. Dengan kesiapan dan pemahaman yang tepat, PT bisa mendapatkan pengesahan lebih cepat dan siap beroperasi secara resmi.

Kesalahan Umum Saat Mendirikan PT

1. Dokumen Tidak Lengkap

Banyak pengusaha mengalami hambatan di tahap awal karena dokumen tidak disiapkan secara lengkap atau tidak sesuai standar notaris serta sistem AHU. Padahal, tahapan awal ini menentukan kecepatan proses akta dan legalitas berikutnya. Kesalahan kecil seperti tidak tersedia NPWP atau struktur saham belum jelas saja bisa membuat proses terhenti berhari-hari.

Kesalahan dokumen yang sering terjadi:

• KTP atau NPWP pendiri tidak lengkap atau tidak valid.
• Struktur kepemilikan saham belum ditentukan secara final.
• Bukti alamat atau domisili tidak sesuai ketentuan.
• Dokumen dikirim dalam format yang tidak diterima sistem.

Jika dokumen tidak lengkap, proses penyusunan akta akan tertunda atau bahkan ditolak oleh sistem Kemenkumham. Revisi berulang juga membuat biaya bertambah dan waktu penyelesaian semakin lama. Karena itu, sangat penting memastikan seluruh dokumen sudah benar sebelum diajukan.

2. Nama Perusahaan Tidak Sesuai Regulasi

Pemilihan nama PT adalah langkah penting namun sering dianggap sepele. Banyak pengusaha langsung memilih nama tanpa mengecek regulasi, ketersediaan nama di AHU, atau kesesuaian dengan standar yang berlaku. Padahal, kesalahan di tahap ini membuat proses akta harus diulang dari awal.

Kesalahan terkait nama yang paling sering muncul:

• Nama terlalu umum atau sudah dipakai oleh PT lain.
• Mengandung kata yang melanggar norma atau SARA.
• Tidak mengikuti aturan penamaan (misalnya jumlah kata).
• Tidak dicek terlebih dahulu melalui Sistem AHU.

Jika nama tidak sesuai ketentuan, sistem akan menolak dan notaris harus mengajukan ulang. Hal ini menyebabkan pengesahan tertunda dan seluruh proses mundur beberapa hari. Karena itu, penting memilih nama yang unik, legal, dan bisa langsung disahkan.

3. Tidak Memperhitungkan Modal Dasar dan Modal Disetor

Banyak pendiri PT belum memahami perbedaan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Akibatnya, angka modal dimasukkan secara asal tanpa pertimbangan struktur saham, kebutuhan operasional awal, maupun ketentuan regulasi terbaru.

Kesalahan yang sering terjadi:

• Modal disetor tidak sesuai porsi saham.
• Memasukkan modal secara sembarangan tanpa perhitungan bisnis.
• Tidak menyesuaikan modal dengan karakter usaha dan risiko.

Ketidaktepatan modal bisa menghambat pengesahan akta dan menimbulkan masalah internal di kemudian hari. Selain itu, struktur modal yang tidak logis dapat memengaruhi kepercayaan investor atau mitra bisnis. Karena itu, penting menghitung modal secara matang sejak awal.

4. Kurang Konsultasi dengan Notaris

Banyak pengusaha langsung menyerahkan data seadanya ke notaris tanpa konsultasi mendalam tentang kebutuhan usaha mereka. Padahal, masing-masing PT memiliki struktur, bidang usaha, dan aturan internal yang berbeda dan harus ditentukan dalam anggaran dasar.

Masalah umum akibat kurang konsultasi:

• Klausul penting tidak dimasukkan ke akta.
• KBLI tidak sesuai jenis usaha yang akan dijalankan.
• Pembagian saham tidak mengakomodasi kebutuhan bisnis.

Jika konsultasi kurang, akta bisa salah, tidak lengkap, atau tidak mewakili kebutuhan perusahaan di masa depan. Akibatnya, perlu perubahan akta di kemudian hari yang memakan waktu dan biaya tambahan. Konsultasi dengan notaris berpengalaman sangat membantu menghindari kesalahan ini.

5. Tidak Memahami Jenis Izin Usaha

Banyak pendiri PT mengira bahwa setelah memperoleh NIB, perusahaan bisa langsung beroperasi. Padahal, beberapa bidang usaha membutuhkan izin lanjutan seperti izin operasional atau sertifikat standar sesuai klasifikasi risiko.

Kesalahan terkait izin usaha biasanya berupa:

• Tidak melakukan pengecekan KBLI apakah membutuhkan izin tambahan.
• Menganggap NIB sebagai izin final untuk semua jenis usaha.
• Tidak menyiapkan dokumen pendukung untuk sertifikat standar.

Jika izin pendukung tidak dipenuhi, perusahaan mungkin dianggap belum legal untuk beroperasi. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum atau sanksi di kemudian hari. Karena itu, memahami izin lanjutan adalah langkah penting sebelum bisnis berjalan.

6. Tidak Mengecek Ketersediaan Nama Domain dan Media Sosial

Banyak pendiri PT hanya fokus pada legalitas tanpa memikirkan brand digital. Padahal era bisnis saat ini sangat bergantung pada kehadiran online, sehingga nama perusahaan sebaiknya tersedia di domain website dan platform sosial media.

Kesalahan umum dalam hal branding digital:

• Nama PT sudah digunakan pihak lain untuk domain .com/.id.
• Username sosial media tidak tersedia atau dipakai brand lain.
• Tidak mempertimbangkan konsistensi nama untuk jangka panjang.

Jika kesalahan ini terjadi, perusahaan harus menggunakan nama brand yang berbeda dari legalitas PT, sehingga branding menjadi tidak konsisten. Ini menyulitkan pemasaran dan menurunkan kepercayaan konsumen. Pengecekan sejak awal sangat membantu menghindari masalah reputasi di masa depan.

7. Mengabaikan Sistem Administrasi Internal

Setelah PT berdiri, banyak pengusaha tidak menyusun sistem administratif yang rapi. Padahal, dokumen internal seperti daftar pemegang saham, notulen rapat, dan laporan keuangan awal sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan.

Kelalaian yang sering ditemukan:

• Tidak membuat daftar pemegang saham (DAFTARDA).
• Dokumen legal tidak diarsipkan secara rapi.
• Tidak membuat catatan keuangan sejak hari pertama berdiri.

Mengabaikan administrasi internal dapat menimbulkan masalah serius ketika perusahaan berkembang atau saat audit dilakukan. Selain itu, perubahan struktur perusahaan akan sulit dilakukan jika dokumen dasar tidak lengkap. Manajemen administratif harus disiapkan sejak awal pendirian.

8. Terlalu Terburu-Buru Mengajukan Proses

Keinginan menyelesaikan pendirian PT secepat mungkin sering membuat pendiri mengabaikan detail penting. Padahal, satu data yang tidak sinkron saja bisa membuat pengajuan ditolak baik di AHU maupun OSS.

Kesalahan akibat tergesa-gesa biasanya berupa:

• Tidak meninjau ulang data sebelum diajukan.
• Salah memasukkan KBLI atau bidang usaha.
• Tidak mengecek kesesuaian data antara akta, AHU, dan OSS.

Jika proses dilakukan terburu-buru, revisi akan memakan waktu lebih lama daripada jika pengecekan dilakukan sejak awal. Revisi yang berulang juga membuat notaris harus mengulang proses tertentu, sehingga waktu penyelesaian semakin panjang. Ketenangan dan ketelitian adalah kunci utama.

9. Tidak Memastikan Semua Pemegang Saham Setuju

Banyak masalah muncul karena pemegang saham tidak memiliki kesepakatan final saat akta dibuat. Hal ini sering terjadi pada PT dengan lebih dari dua pendiri, terutama jika pembagian saham berubah di menit-menit terakhir.

Kesalahan yang sering muncul:

• Salah satu pemegang saham tidak menyetujui klausul dalam akta.
• Perubahan struktur saham tidak dikomunikasikan ke notaris.
• Ada perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang saham.

Ketidaksepakatan ini dapat memicu konflik internal setelah PT berdiri dan memerlukan perubahan akta di kemudian hari. Selain menghabiskan biaya, hal ini juga menghambat perkembangan bisnis. Kesepakatan harus dipastikan sejak awal sebelum penandatanganan akta.

10. Mengabaikan Pembaruan Regulasi

Aturan terkait PT, modal, KBLI, dan OSS selalu diperbarui pemerintah. Banyak pengusaha tidak mengikuti perubahan ini sehingga masih menggunakan pedoman lama saat mengajukan pendirian PT, yang berisiko ditolak atau harus direvisi.

Kesalahan yang sering terjadi terkait regulasi terbaru:

• Menggunakan KBLI yang sudah tidak berlaku.
• Besaran modal tidak mengikuti aturan terbaru.
• Tidak memperhatikan perubahan pada sistem OSS RBA.

Jika regulasi terbaru tidak dipahami, dokumen menjadi tidak sesuai standar dan berpeluang besar ditolak. Proses revisi bisa menghabiskan waktu lebih lama daripada mempelajari aturan sejak awal. Mengikuti update regulasi adalah langkah sederhana namun sangat penting.

Penutup

Mengetahui kesalahan umum saat mendirikan PT membantu calon pengusaha menyiapkan dokumen, struktur modal, hingga proses pengajuan akta dan NIB dengan lebih matang. Dengan memahami detail setiap tahapan, risiko penolakan, revisi dokumen, dan masalah legalitas dapat diminimalkan sehingga PT bisa resmi berdiri dan langsung siap beroperasi.

Jika kamu ingin menghindari kesalahan, memastikan dokumen lengkap, dan mendapatkan pendampingan profesional dari tahap awal hingga akta terbit, KORSIA Group siap membantu. Tim ahli kami memastikan seluruh proses berjalan lancar, akurat, dan sesuai regulasi terbaru sehingga perusahaanmu berdiri dengan aman dan legal sejak hari pertama.