Syarat Pendirian PT Terbaru 2025 yang Wajib Dipenuhi Calon Pemilik Usaha

Dalam proses membangun sebuah badan usaha, memahami syarat pendirian PT menjadi langkah penting yang tidak boleh dilewatkan oleh calon pemilik bisnis. Banyak pelaku usaha yang masih bingung mengenai persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi, terutama setelah adanya pembaruan regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa pemahaman yang jelas, proses legalitas bisa terhambat—mulai dari revisi akta, penolakan nama di AHU, hingga izin OSS yang tidak dapat diproses.

Selain itu, kesalahan dalam menyiapkan dokumen atau kurangnya persiapan sering membuat proses pendirian PT memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Agar tidak mengalami kendala tersebut, penting memahami syarat pendirian PT secara lengkap. Dengan mengetahui apa saja dokumen dasar, ketentuan modal, hingga persyaratan struktural yang diwajibkan pemerintah, kamu bisa mempersiapkan semuanya sejak awal dengan lebih matang dan rapi.

Apa Itu PT dan Mengapa Legalitasnya Penting?

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki struktur kepemilikan dalam bentuk saham serta diakui secara resmi oleh negara. Pemilik saham dalam PT memiliki porsi kepemilikan yang tercatat secara legal di dalam akta pendirian. Karena berstatus badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai “subjek hukum” mandiri, sehingga dapat mengikat kontrak, memiliki aset, mempekerjakan karyawan, hingga terlibat dalam proses hukum secara terpisah dari pemiliknya.

Legalitas PT memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik usaha karena aset pribadi tidak tercampur dengan aset perusahaan. Bila terjadi kerugian atau masalah hukum, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan. Inilah alasan mengapa memahami syarat pendirian PT sangat penting sebelum memulai bisnis. Dengan legalitas lengkap, perusahaan lebih mudah diterima oleh mitra, lembaga keuangan, investor, serta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memperluas usaha.

Syarat Pendirian PT Terbaru 2025

Berikut rangkaian persyaratan terbaru yang wajib dipenuhi calon pemilik usaha sebelum memulai proses pendaftaran perusahaan.

1. Identitas Minimal Dua Pendiri

Setiap PT wajib memiliki setidaknya dua pendiri yang berperan sebagai pemegang saham awal. Kedua pendiri harus menyiapkan identitas lengkap seperti KTP, NPWP, dan alamat domisili. Data ini diperlukan untuk proses pembuatan akta di notaris dan verifikasi di sistem AHU.
Ketentuan ini menjadi bagian paling dasar dalam syarat pendirian PT, karena tanpa dua pendiri, proses pembuatan akta dan pengesahan badan hukum tidak dapat dilakukan.

2. Menentukan Nama Perusahaan

Nama perusahaan harus mengikuti pedoman resmi, seperti terdiri dari minimal tiga kata, tidak mengandung istilah terlarang, tidak mirip dengan perusahaan lain, dan mudah diidentifikasi. Proses pengecekan ketersediaan nama dilakukan melalui sistem AHU untuk memastikan nama tidak digunakan pihak lain.
Penentuan nama ini merupakan tahapan penting dalam syarat pendirian PT, karena nama yang disetujui akan digunakan di seluruh dokumen legal, termasuk akta, SK Kemenkumham, NIB, dan izin operasional.

3. Menyusun Akta Pendirian di Notaris

Akta pendirian berisi struktur perusahaan, kegiatan usaha, komposisi pemegang saham, modal dasar, modal disetor, hingga aturan internal perusahaan. Penyusunan akta harus dilakukan di hadapan notaris berbahasa Indonesia.
Setelah selesai, notaris akan mengajukan akta tersebut ke Kemenkumham untuk mendapatkan SK pengesahan. Tanpa akta pendirian, seluruh proses dalam syarat pendirian PT tidak dapat dilanjutkan karena akta menjadi dasar identitas perusahaan.

4. Menentukan Alamat Domisili Perusahaan

Alamat domisili perusahaan wajib berada di zona yang sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah. Untuk usaha berskala kecil, virtual office biasanya dapat digunakan selama diperbolehkan di area tersebut.
Alamat ini akan tercantum pada akta, NIB, dan perizinan lainnya. Bagian ini menjadi komponen penting dalam syarat pendirian PT, karena ketidaksesuaian zonasi dapat menyebabkan penolakan izin atau revisi berulang saat proses OSS.

5. Menentukan Modal Usaha dan Struktur Kepemilikan Saham

Di aturan terbaru, pemerintah tidak lagi menetapkan minimum modal dasar. Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan berdasarkan klasifikasi skala usaha.
Struktur kepemilikan saham harus dituangkan secara jelas, termasuk jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Meskipun lebih fleksibel, ketentuan modal tetap menjadi bagian utama dalam syarat pendirian PT karena memengaruhi struktur kepemilikan, keputusan perusahaan, dan proses perbankan di kemudian hari.

Dokumen Tambahan yang Wajib Dipersiapkan

Selain persyaratan utama, beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk memastikan proses legalitas berjalan lancar dan tanpa revisi.

1. NPWP Direktur dan Komisaris

NPWP pengurus digunakan sebagai identitas perpajakan untuk memverifikasi data pribadi dalam sistem AHU dan OSS. Data NPWP harus valid, termasuk kesesuaian nama dan status keaktifan.
Jika data tidak sesuai, proses pendirian PT dapat tertunda karena sistem tidak dapat melakukan verifikasi. NPWP ini juga akan diperlukan saat membuka rekening bank perusahaan, mengurus izin lanjutan, hingga pengajuan fasilitas pembiayaan.

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

SKDP masih berlaku di beberapa daerah tertentu sebagai bukti bahwa alamat perusahaan sesuai zonasi dan peraturan pemerintah daerah. Dokumen ini kadang dibutuhkan terutama untuk perusahaan dengan alamat kantor fisik atau yang berlokasi di area komersial tertentu.
Jika zonasi tidak sesuai atau SKDP tidak tersedia di daerah yang mewajibkan, perusahaan dapat mengalami kendala saat proses verifikasi OSS, baik untuk NIB maupun izin komersial lanjutan.

3. Rencana Kegiatan Usaha (RKU)

RKU berisi gambaran jelas mengenai aktivitas operasional yang akan dilakukan perusahaan, mulai dari bidang usaha, target pasar, produk/layanan, hingga ruang lingkup operasional.
Dokumen ini digunakan untuk menentukan KBLI yang paling sesuai. Banyak penolakan OSS terjadi karena ketidaktepatan KBLI, sehingga penyusunan RKU sangat penting agar proses pendaftaran berjalan mulus tanpa revisi.

Proses  di Sistem OSS

Setelah semua dokumen pendirian PT lengkap, tahap berikutnya adalah melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS). Pada tahap ini, sistem akan memproses penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), perizinan dasar, hingga sertifikat standar sesuai tingkat risiko usaha. Agar proses berjalan lancar, setiap data yang dimasukkan harus sesuai dengan akta notaris dan informasi perusahaan yang sudah diverifikasi Kemenkumham.

Agar lebih jelas, berikut tahapan penting yang terjadi di OSS:

• Mengisi Data Perusahaan di OSS
  Termasuk nama PT, alamat, modal dasar–ditempatkan–disetor, komposisi pemegang saham, bidang usaha (KBLI), dan struktur pengurus. Semua data wajib identik dengan akta pendirian, karena OSS melakukan pengecekan otomatis.

• Penerbitan NIB
  Setelah data valid, sistem akan mengeluarkan NIB yang berfungsi sebagai identitas perusahaan, pengganti SIUP/TDP, dan syarat untuk mengurus izin lain.

• Penentuan Risiko Usaha & Perizinan Dasar
  OSS akan mengklasifikasikan apakah usahamu termasuk risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi—yang menentukan apakah kamu perlu hanya daftar, memenuhi sertifikat standar, atau butuh izin khusus dari kementerian teknis.

• Upload Dokumen Pendukung (Jika Diminta)
  Beberapa jenis usaha membutuhkan tambahan dokumen seperti surat domisili, denah lokasi, sertifikat standar bangunan, hingga rekomendasi dari lembaga teknis.

• Penerbitan Sertifikat Standar
  Untuk usaha berisiko menengah ke atas, perusahaan harus mengisi komitmen atau memenuhi persyaratan tertentu sebelum sertifikat standar bisa berlaku efektif.

Jika ada data yang tidak sinkron—misalnya modal berbeda dengan akta, alamat tidak sesuai dokumen, atau KBLI tidak cocok dengan RKU—OSS akan menolak proses verifikasi. Akibatnya, kamu harus melakukan revisi data atau bahkan revisi akta, yang tentu memakan waktu tambahan. Karena itu, memastikan konsistensi dokumen sejak awal sangat penting agar proses OSS bisa selesai dalam sekali jalan.

Penutup

Memenuhi seluruh syarat pendirian PT adalah langkah penting untuk memastikan bisnis kamu berjalan secara legal dan memiliki fondasi hukum yang kuat. Persiapan sejak awal akan membuat proses pendirian jauh lebih cepat, minim revisi, dan terhindar dari kesalahan administratif yang biasanya menyita waktu. Dengan pemahaman tentang dokumen, struktur perusahaan, hingga mekanisme OSS, kamu bisa menjalani proses legalitas dengan lebih aman dan terarah.

Jika kamu membutuhkan pendampingan profesional agar seluruh proses berjalan tanpa hambatan, Korsia Group siap membantu mulai dari pengecekan nama, penyusunan akta, hingga penerbitan NIB dan izin usaha. Dengan layanan yang cepat dan sesuai regulasi, bisnis kamu bisa segera memiliki badan hukum resmi serta siap berkembang lebih besar.